Pemerintah Indonesia telah melaksanakan hukuman mati sejak tahun 2002, ketika Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hukuman mati diatur dalam Pasal 60 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa orang yang terbukti melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, atau korupsi, dapat dihukum mati.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Lapas) Kementerian Hukum dan HAM, sejak tahun 2002 hingga tahun 2022, telah ada 142 orang yang dihukum mati di Indonesia. Jumlah tersebut telah meningkat sejak tahun 2015, ketika Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pengawasan Narkotika. Undang-Undang ini meningkatkan hukuman mati untuk kejahatan narkotika.
Meskipun hukuman mati telah diamalkan di Indonesia, ada argumen yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Beberapa ahli hukum dan organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibatalkan dan dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak dapat dipulihkan. Namun, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang berat.