Jakarta – Pemerintah Indonesia pada bulan lalu meluncurkan peraturan baru terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Dalam peraturan ini, pengusaha yang melakukan PHK harus melunasi gajinya terlebih dahulu sebelum memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.
Menurut analis, peraturan baru ini diharapkan dapat mengurangi kasus PHK yang tidak adil dan memberikan keuntungan lebih besar bagi pekerja di Indonesia. “Peraturan ini sangat menyambut baik bagi pekerja di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan tidak akan kehilangan hak-hak mereka,” kata analis. Namun, beberapa pengusaha khawatir bahwa peraturan ini akan meningkatkan biaya operasional mereka dan membuat mereka lebih sulit untuk melakukan PHK.
Pihak Kementerian Tenaga Kerja telah menyatakan bahwa peraturan baru ini tidak akan menambah biaya operasional bagi pengusaha, karena mereka sudah memiliki hak untuk melakukan PHK dengan persyaratan yang lebih ketat. “Kita tidak ingin membuat biaya operasional pengusaha meningkat, tetapi kita ingin memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja,” kata pejabat Kementerian Tenaga Kerja.